Masalahpembagian harta gono gini ini menjadi suatu masalah yang sangat rumit ketika terjadi suatu perceraian suami dan istri. harta bersama setelah terjadinya perceraian yaitu masing-masing istri dan Sebagai contoh, dalam putusan dengan nomor perkara 1993/Pdt.G/2012/PA.TA. Dalam penelitian ini, penulis akan menggali informasi mengenai HukumAdat di daerah Bojonegoro. Terkait Pembagian harta perkawinan setelah perceraian. Menurut jurisrudensi Mahkamah Agung dalam hal terjadi perceraian barang gono-gini harus dibagi antara suami dan isteri dengan masing-masing mendapat separoh (diterapkan terhadap perkara antar bekas suami-isteri dari daerah Bojonegoro). Ketikaterjadi kasus suami istri cerai saat KPR belum lunas, maka kredit rumah atau aset lainnya termasuk harta bersama yang pembagiannya harus diselesaikan. Walaupun selama perkawinan cicilannya dibayarkan oleh salah satu pihak, tetapi karena termasuk harta bersama maka terdapat bagian dari suami istri yang tetap harus diperhitungkan. Peraturanmengenai hak asuh anak dalam perceraian lainnya ada di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975. Dalam putusan ini juga dikatakan bahwa dalam penentuan pemberian hak asuh anak dalam perceraian haruslah mengutamakan ibu kandung. Terlebih lagi untuk hak asuh anak yang masih di bawah umur atau 12 tahun kebawah. 3Happy Susanto, 2005, Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian. Bandung: Alumni, hal. 59. 3 tentang perutangan umum surat-surat efek dan surat-piutang lainnya atas . 6 Pasal 97 harta bersama setelah perceraian dibagi rata, masing-masing ½ bagian antara suami dan isteri sama. Sementara itu, menurut KUHPerdata pembagian Sebabperkawinan dengan ijab qobul serta memenuhi persyaratan lain-lainnya seperti wali, saksi, mahar dan walimah sudah dapat dianggap adanya syirkah antara suami istri. 11 10 Happy Susanto, Pembagian Harta Gono Gini Setelah Terjadinya Perceraian,(Jakarta: Visimedia,2008),51 11 Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Sinar Grafika Masalahini bisa menyangkut pengurusan, penggunaan, dan pembagian harta gono-gini jika ternyata hubungan perkawinan pasangan suami istri itu "bubar", baik karena perceraian maupun kematian. Pasangan suami istri yang bercerai biasanya disibukkan dengan urusan pembagian harta gono-gini. PengajuanPembagian Harta Gono-Gini. Syarat utama dalam mengajukan pembagian harta gono-gini yaitu harus ada putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 913 K/Sip/1982 yang menyatakan "Gugatan mengenai perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan harta benda perkawinan" serta Informasimengenai harta gono-gini sangat penting dipahami saat Anda mengajukan gugatan cerai. Hal yang mungkin kerap disalahpahami dalam pengurusan status hukum adalah bahwa proses gono-gini 'terpisah' dari proses perceraian. Pengadilan tidak otomatis menentukan pembagian harta gono-gini saat Anda dan pasangan memutuskan untuk bercerai. kemudianakan ada kemungkinan permasalahan pembagian harta bila perkawinan putus baik karena perceraian atau karena kematian. Dalam tataran teoritis penyelesaian permasalahan pembagian harta bersama terlihat simpel dan mudah dilakukan, namun secara faktual pasca terjadinya perceraian, selain permasalahan hak asuh 5sa0.